ATR/BPN Gowa Tegaskan Penerbitan Sertifikat Tanah Diatur Mekanisme.

- Selasa, 14 Juni 2022 | 20:58 WIB
proses penerbitan sertifikat tanah itu dilakukan secara terbuka, melewati proses yang panjang dan dinyatakan semua persyaratan yang termaktub (Ys)
proses penerbitan sertifikat tanah itu dilakukan secara terbuka, melewati proses yang panjang dan dinyatakan semua persyaratan yang termaktub (Ys)

HALLO SULSEL -- Pernyataan Amiruddin Tinggi yang mengaku driinya sebagai Ketua LSM Genpa bahwa sertifikat bernomor 01921 yang diterbitkan Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ( ART/BPN) diduga Abal Abal menuai bantahan pihak ART/BPN Gowa.

Melalui Muhammad Natsir Maudu Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran ART/BPN Gowa, pihaknya merasa lucu membaca ungkapan Amiruddin tinggi," narasi diduga Abal Abal adalah sebuah referensi akan minimnya pemahaman yang bersangkutan terhadap sebuah mekanisme, sebuah sistem, sikap kami jelas bahwa sertifikat tanah adalah sebuah produk hukum, sebelum terbit ada sebuah proses dan resmi dikeluarkan oleh Institusi yang resmi, sehingga ungkapan awal saja terkait masalah ini sudah keliru".tegas Muh Natsir Maudu.

Pihaknya menuturkan, proses penerbitan sertifikat tanah itu dilakukan secara terbuka, melewati proses yang panjang dan dinyatakan semua persyaratan yang termaktub dalam aturan dipenuhi. "Soal ada pihak lain yang kemudian menolak proses itu merupakan hal yang biasa saja," Tambahnya.

Baca Juga: Apkasindo Perjuangan Sulsel Genjot Peningkatan Kelapa Sawit Andalan di Luwu Utara

Pihak BPN Gowa juga berharap agar pihaknya juga diberi ruang klarifikasi atas sebuah penyajian berita," kami berharap rekan wartawan cerdas menyajikan informasi yang akurat dan seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan". Tambahnya.

Soal adanya sikap penolakan terhadap sebuah produk hukum itu normatif," silahkan lakukan upaya hukum sesuai mekanisme, kami akan jawab sikap penolakan itu berdasarkan hukum, mari menjadikan hukum sebagai ranah kehidupan bermasyarakat kita, bukan teriak di ranah publik".Kunci putera asli Gowa tersebut.

Ungkapan Muh Natsir Maudu dibenarkan Khaeril Djalil salah satu advokat muda Gowa, menurutnya regulasi sudah jelas apabila ada sebuah produk hukum dipersoalkan," hindari pembentukan opini apalagi kurang ditopang sebuah akurasi data, memiliki data maka langkah hukum sudah jelas.

Baca Juga: PRIMA Nilai SIPOL Pemilu 2024 Tidak Wajar

Jika ada pihak yang merasa keberatan atau mengatakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN tidak sesuai prosedur ataupun cacat hukum, maka sebaiknya lakukan upaya hukum ke PTUN untuk menguji keabsahan dari sertifikat yang dimaksud. Begitu pula, jika merasa ada unsur pidana di dalamnya, silahkan laporkan ke Kepolisian dengan data yang dimilikinya.

Halaman:

Editor: Muh. Amin

Tags

Terkini

Fraksi Demokrat Gowa Siap Kawal kedatangan AHY

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:04 WIB
X