Pencairan DD dan ADD Desa Laeya Tahun 2022, Camat: Saya Tidak Pernah Berikan Rekomendasi

- Rabu, 7 Desember 2022 | 12:39 WIB
Camat Kecamatan Buton Utara, Kabupaten Buton Utara,Roni (Zainal Arifin)
Camat Kecamatan Buton Utara, Kabupaten Buton Utara,Roni (Zainal Arifin)

HALLO SULSEL - Kasus penyalah gunaan wewenang yang di duga dilakukan oleh mantan Pj Kepala Desa (Kades) Laeya Kecamatan Wakorumba Utara (Wakorut) Kabupaten Buton Utara (Butur) dalam melakukan pencarian Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) pada anggaran Tahun 2022 kini telah bergulir di Kejaksaan Negeri ( Kejari) Muna.

Lantaran hal itu telah dilaporkan oleh Ketua Badan Pemerintah Desa (BPD) Laeya, Musrin ke Kejari Muna sejak 17 November 2022 lalu dengan menyerahkan beberapa dokumen penting terkait dugaan peyalah gunaan wewenang itu.

Anehnya DD dan ADD Desa Laeya itu bisa di cairkan oleh mantan Pj Kadesnya, tanpa rekomendasi Camat Wokorut untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dalam hal ini DPMD Butur.

Baca Juga: Antonius Devolis Tumanggor Beri Jawaban Aspirasi, Warga Menikmati Jalan Cor Beton

Atas persoalan itu Camat Wakorut, Roni yang dikonfirmasih oleh Hallosulsel, melalui telepon selulernya mengatakan jika dirinya tidak pernah memberikan rekomendasi pencairan anggaran DD maupun ADD tersebut.

"Tidak pernah saya berikan rekomendasi, karena SK saya itu 1 April 2022. Adapun saya tidak berikan rekomendasi,bisa saja. Jika mereka tidak menyerahkan LPJ baik tahun 20221 untuk pencairan tahap pertama tahun anggaran 2022, begitu juga untuk pencairan di tahap dua, jika tidak menyerahkan LPJ tahap satu saya tidak akan berikan rekomendasi,"ucapnya beberapa waktu lalu.

Dia mengucapkan jika Pj Kades Laeya La Ode Abdul Rislyin dalam pengelolaan DD dan ADD tahap pertama di tahun 2022 itu, masih berhak untuk melakukan pencairan.

Baca Juga: Sat Polair Polres Tanjung Balai tingkatkan Pengawasan perairan Kejar Kapal Tanpa Nama

"Tahap satu itu Pj Kades masih miliki hak untuk mencairkan, walaupun saat itu dia masih cuti. Namun untuk tahap ke dua setelah adanya Kades definitive dana itu dicairkan, itu saya tidak tau dan saya tidak pernah berikan rekomendasi. Lagi lagi karena LPJ untuk arsip di Kecamatan itu tidak ada karena mereka tidak menyerahkannya,"terangnya.

Halaman:

Editor: Haludin Ma'waledha

Tags

Terkini

KPU Kota Malang Lantik Anggota PPS

Kamis, 26 Januari 2023 | 11:28 WIB
X